Seputarnasional.com – Ponorogo, salah satu daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi, memiliki potensi besar dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi fokus Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Ponorogo yang dirilis pada Maret 2024 menunjukkan bahwa produksi padi di tahun 2023 mencapai 392,99 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG). Dengan konsumsi warga Ponorogo sebesar 144 ribu ton, daerah ini mengalami surplus padi yang signifikan.
“Jadi Ponorogo itu surplus padi, ini bisa menyokong program Pak Prabowo, presiden terpilih untuk ketahanan pangan nasional,” ujar Ipong, Kamis (26/9/2024).
Ponorogo Surplus Padi : Porang sebagai Komoditas Andalan
Selain padi, Ipong juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan porang sebagai komoditas andalan Ponorogo. Porang memiliki potensi besar sebagai diversifikasi pangan, terutama bagi penderita diabetes, karena nasi porang dianggap lebih aman dibandingkan nasi padi.
“Tidak hanya padi, porang juga kita dorong agar produksinya terus meningkat. Seperti di Ngrayun misalnya, porang di sana bagus kami dorong,” jelas Ipong.
Ponorogo Surplus Padi Tantangan dan Solusi bagi Petani Ponorogo
Ipong menyadari bahwa petani Ponorogo menghadapi beberapa tantangan, antara lain:
- Infrastruktur jalan yang buruk.
- Ketersediaan pupuk yang terbatas.
- Pengendalian harga panen yang tidak stabil.
“Petani kita juga nggak mau harganya terlalu tinggi, kasihan penduduk lainnya. Minimal harganya stabil di pasar,” ungkap Ipong.
Untuk mengatasi tantangan infrastruktur, Luhur, wakil Ipong yang juga seorang politisi Gerindra, berencana untuk mengalokasikan dana minimal Rp 300 juta per desa per tahun untuk perbaikan jalan desa.
“Tentu sesuai dengan visi misi kami yakni Ndandani Ponorogo, ada dua kegiatan yang dapat menjadi penyelesaian tentang unek-unek warga seperti minimal Rp 300 juta per desa per tahun untuk perbaikan jalan desa,” imbuh Luhur.
Luhur juga menekankan pentingnya mencari pendanaan dari APBN, karena APBD saja tidak akan cukup untuk mengatasi masalah infrastruktur di Ponorogo.
“Pak Ipong waktu jadi bupati tahun 2015-2020 aktif mencari bantuan dari APBN. Karena kalau cuma mengandalkan APBD pasti tidak cukup,” pungkas Luhur.
