Indramayu – Massa demo hari Tani Nasional Indramayu berunjuk rasa di depan pintu Pendopo Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (24/9/2024). Dalam aksi, petani dan mahasiswa melontarkan sejumlah permintaan tergolong problem reforma agraria.
Pantauan Seputarnasional, agresi saling dorong antara petani-mahasiswa yg tergabung dalam Forgapora dan Aliansi Topi Jerami dengan petugas kepolisian tak terhindarkan. Massa mendesak mudah-mudahan pemerintah menemukan tuntutannya terus menjajal mendobrak barikade barisan petugas.
Di sela aksinya, Koordinator Lapangan Aks Hari Tani Nasional, Samsul Mauludin menyebut permintaan para petani gampang-mudahan pemerintah mesti memadai keperluan pasokan air ke pertanian. Kedua pemerintah diminta memadai ketersediaan pupuk. Serta menuntut pemerintah tempat menstabilkan harga gabah.
| Baca juga: Daftar Lengkap Nomor Urut Paslon Pilgub dan Pilkada di Jawa Barat 2024 |
“Ini bab dari hari raya petani kita. Ada dua petani dari tuna lahan dan sebagainya. Pertama buat menuntut akan hak-hak petani kami,” kata Samsul, Selasa (24/9/2024).
Sebelumnya, massa juga berunjukrasa di depan Kantor ATR/BPN Indramayu dan depan Kantor DPRD Indramayu. Di setiap titik itu, massa menuntut terkait Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
“Kita juga ke BPN bekerjsama untuk mencabut HGU PG Rajawali. Selanjutnya kalian juga menuntut DPRD Indramayu bagi mengaudit GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria),” ucapnya.
Dijelaskan Samsul, dalam GTRA itu Bupati Indramayu menjadi pembina utama yang berikutnya mulai dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga pihaknya mendesak DPRD Indramayu mudah-mudahan mengaudit pelaksanaan GTRA tersebut.
“Kemudian yang terakhir itu laksanakan reformasi agraria agar siapapun bupati mendatang yaitu mesti mengerjakan reforma agraria,” ungkapnya.
Selama ini, petani yg menggarap lahan hutan yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Indramayu, kadang kala mengalami kendala. Terlebih, daerah tersebut pernah terjadi suatu pertentangan antar petani menyerupai pada tahun 2021 silam yg menelan 2 nyawa manusia.
“Tanah memang punya negara akan tapi jangan menggusur lahan yg sudah digarap oleh petani. Baik itu petani padi maupun petani tebu. Tapi yg terjadi di lapangan itu masih ada saling gusur. Makanya kami menuntut keterlibatan pemerintah,” ujarnya.
Setelah dua menit berorasi, Kepala DKPP Kabupaten Indramayu, Sugeng Heriyanto keluar dari Pendopo dan menghampiri massa aksi. Dalam konferensi itu, ia mengaku telah mengenali semua permintaan massa aksi. Namun, ia pun menerangkan wacana kewenangan pemerintah. Sebelum alhasil terjadi perdebatan antara keduanya.
| Baca juga: Daftar Hari Besar Oktober 2024, Tanggal Utama Nasional-Internasional |
“Sedikit banyak saya sudah menemukan pemberitahuan dari Kasatpol PP dan Kasat Intel. Urusan banyu (persoalan air), urusan pupuk, urusan rega (persoalan harga). Apa lagi, tanah tuna lahan,” kata-kata Sugeng di hadapan massa aksi.
“Perlu diketahui, sing namae pemerintah ini ada yang namanya pembagian kewenangan, ana kewenangan kuwu, ana kewenangan bupati, ana kewenangan kepala daerah, ana kewenangan presiden. Nir seluruh kewenangan itu ning bupati. Itu mesti dipahami,” katanya.
Mengakhiri aksi, para petani memperabukan orang-orangan sawah yang mereka bawa.
