Pemkab Bone Tetapkan Utang Rp 200 Miliar Dibayar Di 2025

Kantor Bupati Bone. Foto: Agung Pramono

Bone –

Pemkab Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) memutuskan utang sebanyak Rp 200 miliar gres akan dibayar pada tahun 2025 mendatang. Utang paling banyak dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Menyeberang itu (utang Rp 200 miliar). Utang yang paling banyak di antaranya BPJS Rp 65 miliar, pinjaman PEN Rp 40 miliar dengan bunganya sekitar Rp 15 miliar, dan utang pihak ketiga,” ujar Pj Sekda Bone Andi Fajaruddin terhadap detikSulsel, Sabtu (7/12/2024).

Fajaruddin mengungkapkan, membengkaknya utang tahun 2024 karena budget untuk bidang kesehatan Pemkab Bone tersendat di Pemprov Sulsel. Termasuk untuk mengeluarkan duit BPJS Kesehatan, sebagian ditanggung oleh sokongan keuangan Pemprov Sulsel.

“Itu sokongan keuangan untuk kesehatan tidak ada cair hingga kini dari Pemprov Sulsel. Kan ada MoU itu dibikin dahulu dalam pelaksanaan JKN, dalam MoU itu ada pembagian, 40 persen provinsi, 60 persen kabupaten. Provinsi ini yang tidak ada hingga sekarang,” bebernya.

Dia mengambarkan Pemkab Bone mengalami defisit sejak tahun 2022. Namun di tahun 2025 telah dijalankan pemulihan dan diprediksi keadaan keuangan telah kembali normal.

“Itu yang membuat turbulensi APBD kita alasannya setiap tahun terlampau banyak utang yang menyeberang, alasannya setiap tahun defisit dimulai tahun 2022 yang menyeberang ke 2023, begitu pula tahun 2023 ke 2024,” katanya.

“Jadi tahun depan itu kita gres masuk fase pemulihan, kita menyelesaikan dahulu masalah yang tersisa tahun 2024 di 2025. Kalau akhir utang di tahun 2025, insyaallah tahun 2026 telah bagus, alasannya utang telah berkurang,” sambung Fajaruddin.

Fajaruddin menambahkan, sumber budget untuk mengeluarkan duit utang sebagian besar dari budget Pemprov Sulsel dan dana bagi hasil (DBH). Namun Pemprov Sulsel mesti menyelesaikan sokongan keuangannya mudah-mudahan daerah tidak terbebani.

“Anggarannya itu sebagian dari keharusan pemprov, bukan cuma dana kesehatan gratis, namun juga dana bagi hasil. Namun Pemprov Sulsel mesti bayar sokongan keuangan untuk kesehatan alasannya kewajibannya,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Banggar DPRD Bone mengungkapkan Pemkab Bone memiliki utang sekitar Rp 200 miliar. Utang tersebut berasal dari sejumlah proyek fisik yang tidak bisa dibayarkan di tahun 2024 akhir keadaan defisit keuangan.

“Program 2024 tidak mungkin dapat teratasi alasannya tidak ada uangnya. Tentu menjadi utang pemkab yang menyeberang ke 2025 itu kurang lebih Rp 200 miliar,” ujar anggota Banggar DPRD Bone Andi Muh Idris, Selasa (3/12).

Idris menyampaikan DPRD dan Pemkab Bone tengah merumuskan penyelesaian untuk menutupi utang ini melalui APBD 2025. Namun, beliau memprediksi akan berimbas terhadap proyek yang mau dipangkas.

“Jadi meskipun progresnya akhir di tahun 2024, tetapi tidak bisa dibayarkan, jadi nanti di tahun 2025 gres dibayarkan. Makara ini mengusik kesibukan di 2025, alasannya ada defisit yang begitu luar biasa,” katanya.