Jakarta –
Pemerintah akan mendorong keterlibatan bank nasional dalam membiayai program-program hilirisasi. Hal ini dikehendaki sanggup meminimalkan ketergantungan Indonesia terhadap investasi aneh secara perlahan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan keterlibatan forum keuangan dalam negeri menjadi taktik penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi. Hal ini selaras dengan isyarat Presiden Prabowo Subianto.
“Arahan Presiden (Prabowo) sungguh jelas. Kami akan merumuskan contoh pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, penglihatan bahwa kebijakan ini cuma menguntungkan pihak aneh perlahan akan terkikis,” tegas Bahlil, dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (17/1/2025).
Menurutnya, keterlibatan institusi keuangan domestik sanggup menjadi potensi besar untuk memperkuat sektor keuangan nasional, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi.
Upaya ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang menekankan hilirisasi selaku langkah strategis untuk mengembangkan investasi dan bikin nilai tambah di dalam negeri.
“Kami telah merumuskan tindakan strategis untuk mengerjakan perintah Presiden Prabowo dalam rangka mengembangkan investasi dan hilirisasi. Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk kami melakukan pekerjaan kurang lebih lima tahun hingga dengan menanti isyarat berikutnya dari Presiden,” ujar Bahlil.
Selain meminimalkan ketergantungan pada pihak asing, pemerintah lewat Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi juga memetakan potensi strategis di sektor energi untuk melibatkan lebih banyak pelaku industri dalam negeri. Salah satu konsentrasi utama merupakan mempercepat penggunaan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO).
“Saat ini telah meraih B40, dan pada 2025 ditargetkan meningkat menjadi B50 sesuai isyarat Presiden,” kata dia.
Guna mendukung sasaran tersebut, Bahlil menekankan bahwa proses pencampuran dan pengadaan materi baku menyerupai CPO, metanol, dan etanol mesti dijalankan di dalam negeri. Satgas Hilirisasi juga berkomitmen menentukan implementasi kebijakan hilirisasi yang menyediakan faedah pribadi bagi masyarakat, tergolong penciptaan lapangan kerja dan kenaikan kesejahteraan.
Dalam lima tahun ke depan, Satgas akan menemani pelaksanaan peta jalan hilirisasi yang meliputi sektor mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Semua langkah ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sebagai bab dari tanggung jawabnya, Satgas akan melaporkan pertumbuhan pelaksanaan kiprah terhadap presiden setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jikalau diperlukan. Langkah ini dikehendaki pemerintah mudah-mudahan sanggup mempercepat realisasi hilirisasi dan merealisasikan keadilan energi di seluruh Indonesia.
hilirisasikemandirian ekonomiinvestasi domestikbank lokalbahlil lahadaliaketahanan energi
