Pemkab Blitar Gelar Literasi Keuangan Untuk Para Guru Yang Terjerat Pinjol

Literasi Keuangan gegara ratusan guru di Blitar terjerat pinjol (Foto: Erliana Riady/detikJatim)

Blitar –

Pemkab Blitar menggelar literasi keuangan dengan audience ASN, khususnya guru. Literasi ini ditujukan alasannya ratusan guru masih terjerat pemberian online (Pinjol).

Data tersebut terungkap di saat Pemkab Blitar bareng BUMD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hambangun Arta Selaras (BPR HAS) dan OJK Kediri menggelar literasi keuangan. Diketahui dari ribuan debitur yang mengajukan kredit ke BPR HAS, nyaris separuhnya ialah ASN PPPK guru. Mereka menjaminkan SK pengangkatan PPPK dari Bupati Blitar biar kredit yang diajukan cair.

Namun dilema timbul, di saat ratusan kandidat debitur dari ASN PPPK guru, ternyata terjerat pinjol dan paylater. Direktur Utama BPR HAS, Sahrial Amri mengungkapkan fakta itu di saat dijalankan pengecekan menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK.

“Dari pengecekan itu dikenali ratusan ASN PPPK guru di sini memiliki riwayat pinjol maupun paylater yang telah usang tidak terbayar. Dari sebagian permasalahan ini diketahui, pinjol ini tidak cuma untuk diri mereka pribadi. Namun ada pengakuan, identitasnya di gunakan oleh orang lain menyerupai temannya untuk pinjam di aplikasi kredit online tersebut,” kata Sahrial di saat dikonfirmasi, Selasa (9/10/2023).

Sahrial menambahkan, metode pemberian online biasanya akan menutup terusan saar terjadi tunggakan pembayaran lebih 3 bulan. Hal ini juga yang menyebabkan para debitur yang bertujuan melunasi pinjamannya, tetapi tidak menemukan akses.

Padahal, aplikasi online itu pada biasanya tidak dikenali alamat kantor resminya. Bahkan nomer telepon penagih senantiasa berganti-ganti.

Informasi yang dihimpun detikJatim, PPPK guru di Kabupaten Blitar memperoleh honor pokok sebesar Rp 2,9 juta per bulan. Kemudian ditambah bervariasi tunjangan, hingga bagi PPPK single akan menemukan honor higienis Rp 3,1 juta dan sekitar Rp 3,8 juta bagi yang telah berkeluarga dengan satu anak. Selain itu, semua PPPK guru juga akan menemukan honor ke13 dan 14 per tahun.

Tidak cuma honor tersebut yang mereka terima. Namun bagi PPPK guru yang telah bersertifikasi, mereka juga akan menemukan duit sertifikasi yang cair per 3 bulan sekali dengan jumlah total Rp 8,7 juta.

“Kalau yang SKnya dijadikan jaminan, itu bermakna angkatan sebelum 2023. Karena yang tahun ini, SKnya belum turun. PPPK guru yang sebelum tahun 2023 itu kan menjadi tenaga honorer puluhan tahun. Mungkin untuk menutup keperluan waktu jadi honorer itu. Mungkin juga buat ongkos pendidikan anak kan kini mahal,” kata seorang ASN PPPK guru, Sri Haryati.

Bupati Blitar Rini Syarifah mengaku sungguh prihatin dengan fakta yang terungkap ini. Untuk itulah literasi keuangan ini diberikan terhadap ASN PPPK guru. Dan akan diperluas terhadap seluruh ASN di jajaran Pemkab Blitar.

“Kami ingin sosialisasikan, bahwa Pemkab Blitar juga punya tubuh kerja keras yang sanggup mensuport keperluan kredit bagi semua ASN. Saya sungguh prihatin banyak guru khususnya yang hingga terjerat pinjol , sehingga mereka sulit untuk menemukan pemberian yang legal jadinya,” pungkasnya.